Pelawak dan Daerah Bebas Pretensi

Oleh Atin Supriyatin


SEBUAH bangsa boleh tidak punya koruptor, penjahat, debt collector, penipu dan lain-lain; tapi pelawak, harus punya. Bangsa yang tidak memiliki pelawak, akan terkena malapetaka. Demikian salah satu "gurauan" budayawan Emha Ainun Nadjib ketika menjadi pemandu "Saresehan Lawak" di Ancol, pertengahan Oktober '94 mendampingi Mensesneg Moerdiono (waktu itu), sang pembicara tunggal.

Pelawak dalam pengertian comedian menurut tradisi rasa dan pemahaman orang luar negeri (baca: barat), berbeda dengan badut, sang penggeli hati. Di Indonesia, dalam etnis Jawa, dikenal istilah punakawan atau pembantu -- biasanya berjumlah dua, tiga atau empat -- yang selain melayani tuannya; juga bertugas menghibur dengan cara berlelucon atau membuat dagelan. Tidak berhenti sampai di sini, punakawan juga mengemban fungsi penasihat, pembimbing dan kontrol sosial terhadap setiap kebijakan para tuannya (bendara).

Empat punakawan yang sangat populer adalah Semar, Gareng, Petruk dan Bagong. Dalam makna mistis-filosofis, para punakawan ternyata juga menyimpan energi instrinsik yang amat dahsyat. Mereka bukan saja pembantu namun juga sekaligus dewa yang turun ke bumi. Artinya, bila para tuan atau bendara yang mereka abdi mulai menyimpang dari garis-garis keutamaan seorang satria dan tak mempedulikan lagi nasihat dan piweling (peringatan) yang diisyaratkan, maka tak segan-segan lagi para punakawan berunjuk gigi.

Berbagai model unjuk gigi dilakukan. Adakalanya dengan cara tiba-tiba melakukan "desersi" atau mbalelo. Kala lain menyaru sebagai raja atau tokoh dadakan yang kontroversial. Yang intinya melakukan suatu "gerakan" untuk memberi pelajaran kepada para penentu atau pengambil keputusan kerajaan. Ending dari friksi atau situasi yang seakan mencekam ini, baik fisik maupun argumen, selalu diakhiri dengan terbukanya, siapa "biang" di balik setiap "kekacauan" itu. Pada saat itulah, para punakawan itu membuka tabir motivasinya. Bukan mau melawan atau menjadi "oposan", namun semata-mata memberi pelajaran. Mereka siap membantu dan mendukung para satria, asal para satria segera memperbaiki kelalaian yang dibuatnya. Lalu para satria dan penentu negeri meminta maaf karena telah mengabaikan asas-asas keutamakan yang pernah diisyaratkan kepada mereka. Karena faktanya, kebijakan yang diluncurkan itu membawa keruncingan-keruncingan yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan negeri.



CONTOH di atas hanya ingin menampilkan sisi banding sekilas mengenai latar belakang budaya, tradisi, dan pemahaman rasa antara pelawak (baca: komedian) di luar negeri dan pelawak (baca: punakawan) di salah satu etnis kita; yang seakan-akan sulit dilacak di mana titik persamaannya. Namun, bila diusut soal fungsi dan peran mereka dalam beraktualisasi diri, akan ditemukan beberapa kesamaan menarik. Keduanya sama-sama mengemban kewajiban -- dalam refleksi profesi -- sebagai penghibur. Sama-sama pemantul fenomena yang terjadi di masyarakat. Sama-sama mengemban fungsi kontrol sosial. Sama-sama punya komitmen perlunya menjunjung muatan daya didik dan kobaran wabah optimisme di masyarakat.

Dalam konteks ini, pelawak, lepas dari rujukan sosio terminologinya: luar negeri atau bukan luar negeri, tetap saja menampilkan sosok yang mengemban fungsi luhur. Ia mampu menyampaikan kebenaran dengan ketawa. Mampu berdiri dalam garis bebas pretensi. Mampu menjadi jembatan antara rakyat dan penguasa; betapa posisi yang amat langka dan spesifik. Kepemilikan akses untuk bisa "berlalu-lalang" di dua wilayah yang amat istimewa.

Jadi, rasanya amat kurang bisa diterima akal kalau belakangan ini tumbuh semacam "kekhawatiran" sejumlah pelawak yang seakan sedang "goyah" kepercayaan dirinya dengan mengeluhkan, bahwa pelawak itu malang karena tidak punya pensiun di hari tuanya; tidak punya asuransi kesehatan; menjadi warga negara kelas dua; tidak punya pelindung birokrasi; dan lain-lain. Bukankah ini sangat bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya, bahwa saat ini pelawak sangat disukai, digemari, dan dicintai penggemarnya -- dari kalangan mana pun.

Menjadi pelawak adalah sebuah pilihan. Seperti halnya menjadi aktor/aktris, seniman, karyawan swasta, atau profesi lain yang kenyataannya belum tentu masa tuanya terjamin, belum tentu dapat pensiun. Apakah masalah -- yang menurut hemat saya -- sangat "intern" dan hanya soal keterampilan hidup ini layak diangkat sebagai tema mayor dalam isyu-isyu pertemuan dan saresehan berikutnya?

Upaya pertemuan dan saresehan -- yang melibatkan baik birokrat maupun bukan -- tetap saja penting dan sangat bermanfaat sejauh targetnya menuju pada penajaman dan peningkatan aspek instrinsik maupun ekstrinsik bidang keprofesian. Dengan demikian, upaya-upaya itu jadi relevan bagi masyarakat, baik dari kalangan birokrasi maupun bukan birokrasi. Ini bukan meragukan iktikad baik penyelenggara pertemuan maupun pihak yang menjadi pembicara, namun lebih dari itu adalah upaya mendudukkan posisi dan proporsi yang sebenarnya, bahwa pelawak adalah tetap saja salah satu agen kontemplasi. Bukan agen praktis dari kepentingan apa pun.

Ia tetap harus berdiri dengan adil. Memihak kepada garis yang sudah difitrahkan kepadanya: sebuah atmosfir yang bebas dari kepemihakan praktis. Dengan demikian fungsinya terasa optimal baik bagi penguasa maupun rakyat. Toh, dua-duanya memiliki peluang untuk benar dan khilaf (termasuk pelawaknya sendiri). Tak lucu lagi kalau pelawak harus "memohon-mohon" proteksi birokrasi atau "menebak-nebak" posisinya ditempatkan sebagai warga kelas dua oleh masyarakat.

Semangat independensi pelawak dan upaya membangun rasa percaya diri yang sewajarnya adalah satu-satunya harta berharga untuk bisa tetap survive dalam meniti tangga profesionalisasi karier. Seperti halnya seniman yang lain, pelawak akan membuat kursi, kerajaan, dinasti atau "konglomerasi" sekalipun semata-mata atas upayanya sendiri. Bukan jatuh dari langit, bukan anugerah sebuah SK. Bing Slamet, Johny Gudel, Gepeng, Bagyo, dan lain-lain nama yang tak dapat disebutkan satu persatu adalah barisan sejarah pelawak yang inspiratif untuk dikaji dan direnungkan tahap-tahap perjalanan kariernya.

Atin Supriyatin, pengamat sosial budaya, tinggal di Jakarta.

Pojok Media, Dari Lucu ke Somasi Analogi

Setuju atau tidak, pojok dari sebuah media memiliki arti yang sangat khusus bagi pembaca bergegas. Sifatnya yang ringkas, lengkap, dan aktual menjadi salah satu rujukan isi. Sementara guyonan, sindiran, kritik sebagai respons atau komentar dari media bersangkutan terhadap satu peristiwa menjadi pengikat bagi pembaca media tersebut.

Pojok sering juga disebut sebagai karikatur dalam bentuk kata-kata. Ada yang menggiring istilah karikatur kata-kata tersebut sebagai ’karikata’—sayang isitilah ini kurang bergaung. Ada yang menggolongkan pojok sebagai tajuk singkat sebuah media.

Apa pun istilah yang sepatut dan seharusnya disandang, hal paling penting dari sebuah pojok ialah kemampuan memilih topik dan komentar yang menyertainya. Ada media yang lebih suka memilih topik-topik besar dan klise (misalnya soal tokoh-tokoh politisi atau pemerintah). Ada pula yang lebih suka memilih peristiwa-peristiwa khas dan menarik perhatian publik. Dan, tak kurang pula yang lebih memilih komentar-komentar para ahli yang menyentak perhatian.

Pembaca yang cermat, hanya dengan membaca pojok, akan sangat paham ke mana visi dan misi media yang bersangkutan bertiup. Nyaris, hal sama dirasakan oleh pembaca saat menyimak editorial atau karikatur. Ekspresi yang muncul itu menggambarkan garis-garis global tentang yang do (boleh dilakukan) dan do not (tidak boleh dilakukan) media bersangkutan.

Apakah itu ada kaitannya dengan masalah ideologis atau masalah yang kadang hanya teknis, segala sesuatunya dapat saja terjadi. Apa yang berkaitan dengan masalah ideologis, tentu pembaca semua sudah sangat maklum. Namun, yang berkaitan dengan masalah teknis terkadang bisa saja justru lebih rumit dan lebih katro daripada masalah ideologis. Misalnya, yang berkaitan dengan power atau citra (politik). Pemegang saham, penyantun finance, atau siapa pun yang secara etik internal, the real atau the invisible man tersebut dianggap sakral kedudukannya.

Pada akhirnya, bagi penulis pojok, bila perspektif dan jam terbangnya terbatas, ditambah lagi memiliki kekhawatiran menulis salah, dijamin komentar yang muncul pasti tidak lucu alias klise. Atau, cenderung berkomentar yang asman (asal aman). Inilah, kalau diizinkan, saya akan membuat semacam ’tipologi pojok’ berbagai media dalam merespons atau memberi komentar kasus yang sama.

Tipologi pojok media

Pertama, misalnya Media A mengangkat topik: "MK putuskan, calon perseorangan dapat ikut pilkada…."; Komentar yang muncul: ditunggu realisasinya…! Kedua, misalnya Media B mengangkat topik: "MK putuskan, calon perseorangan dapat ikut pilkada…."; Komentar yang muncul: yang bernyali besar dan berduit!

Ketiga, misalnya Media C mengangkat topik: "MK putuskan, calon perseorangan dapat ikut pilkada…."; Komentar yang muncul: partai enggak dapat setoran dong! Keempat, misalnya Media D mengangkat topik: "MK putuskan, calon perseorangan dapat ikut pilkada…."; Komentar yang muncul: independen, murah, tak perlu tim sukses! Kelima, semisal Media E mengangkat topik: "MK putuskan, calon perseorangan dapat ikut pilkada…."; Komentar yang muncul: wah, pasti ada yang enggak rela dan kebakaran jenggot!

Tipologi untuk kasus-kasus pojok di atas adalah tipologi dari kemungkinan-kemungkinan penulis pojok dalam mewakili sikap medianya, mengambil posisi dan di mana ia menempatkan diri. Anggap saja contoh di atas adalah fiktif, tetapi hal paling dirasakan oleh pembaca setelah menyimak komentar pojok adalah: ke mana angin visi dan misi sebuah media bertiup. Ada media yang lebih condong membela pemerintah; ada yang lebih condong membela kaum pemodal; meskipun tak kurang pula yang gigih membela kaum duafa (masyarakat yang tak berdaya, miskin, rakyat yang terpinggirkan).

Di bagian lain terkadang muncul kendala dalam memunculkan komentar pojok yang cerdas, lucu, dan bernas. Tidak selalu karena faktor-faktor do dan do not tadi, tetapi bisa jadi karena masalah yang sangat elementer: belum menemukan orang yang tepat.

Wawasan yang luas dan rasa humor yang baik tidak dapat diperoleh dari diklat yang hanya tiga bulan, misalnya. Lugasnya, tugas itu harus diserahkan kepada redaktur senior yang memiliki jam terbang memadai, kreatif, dan memiliki rasa humor yang bagus.

Ternyata, pilihan secara intuitif seperti ini belum juga menyelesaikan masalah. Dari catatan yang ada, menulis lucu (lelucon) itu bukan pekerjaan mudah. Selain kompetensi intuitif tadi, masih diperlukan kemampuan teknis (strategi) agar pilihan kata-katanya tepat, nuansa dan kejutan yang ingin dicapai pas.

Teori Arthur Koestler yang sangat tua mengatakan, "The essence of recreation is re-creation". Makna sebenarnya dari rekreasi adalah penciptaan kembali. Arti lugasnya, bila pembaca juga dilibatkan dalam penciptaan lelucon di pojok, komentar yang muncul di pojok itu akan menjadi bagian dari karya pembaca. Dengan kata lain, pembaca juga ditantang untuk ikut memikirkan kata-kata yang muncul agar intelegensi dan imajinasi pembaca merasa dilibatkan dalam proses penciptaan itu. Komentar-komentar pojok yang justifikatif, memastikan kemungkinan dialog, berkemungkinan kurang memberikan kesan apa-apa bagi pembaca.

Harus baru dan beda

Ada teori yang menganjurkan agar penulis lelucon membebaskan diri dari belenggu pengertian tentang benar dan salah. Agar muara karyanya menuju pada lucu atau tidak lucu. Bukan, benar dan tidak benar.

Pencetus teori yang yang lebih galak dan lugas justru menganjurkan supaya mencapai efek kejut dan surprised yang prima, tulisan itu harus baru dan beda! Dalam peta wacana nasional, salah seorang tokoh yang suka berkomentar (lisan) baru dan beda ialah Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid).

Teori yang berkembang di negeri kita melarikan seluruh persoalan ke dunia analogi. Di sana ada dunia yang aman bagi kreativitas dan kenakalan-kenakalan. Tak heran, bila "Republik BBM" sampai "News dot Com" cukup mengguncang publik. Namun, pihak yang tersindir tak dapat berbuat apa-apa, apalagi menuntut. Dan, menyomasi dunia analogi merupakan kekonyolan yang sama sekali tidak lucu. Delik hukum mensyaratkan bukti-bukti faktual otentik. Lha, bukti dari dunia analogi? Hanya mungkin dibenarkan jika pengadilannya juga dari dunia analogi.

Sementara itu, teori yang melihat seni menulis lelucon dari kacamata kreatif murni lebih cenderung menganjurkan si penulis mengasah diri pada teori Mind Map (Peta Pemikiran). Teori ini dapat mengembangkan sebuah obyek atau terminologi menjadi tak terbatas dari aspek kuantitas.

Terminologi tentang ’karet’, misalnya, dapat menjadi ban mobil, sendal jepit, perkebunan, dan sebagainya. Hal yang perlu diperhatikan ialah saling adanya relasi topik dan logis. Teori ini memungkinkan pekerja kreatif, tak terkecuali penulis pojok, kehilangan atmosfit dan perspektifnya. Dengan demikian, ibarat dalang, dia tidak kekurangan lakon!

Darminto M Sudarmo Penulis dan Mantan Pemred Majalah Humor